Golkar: Awardee LPDP Dibiayai dari Pajak Rakyat, Perlu Dibekali Nasionalisme – Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus dibekali jiwa nasionalisme yang kuat. Menurutnya, hal ini penting karena biaya pendidikan mereka berasal dari uang pajak rakyat Indonesia .
Pernyataan ini disampaikan menanggapi rencana pelibatan TNI, khususnya TNI AU, dalam program pembekalan bagi para awardee LPDP yang akan melanjutkan studi ke luar negeri.
Jangan Sampai Ideologi Asing Lebih Cocok
Mekeng mengungkapkan kekhawatirannya bahwa para penerima beasiswa yang kuliah di luar negeri rentan terpapar berbagai ideologi asing. Ia khawatir mereka justru merasa ideologi negara lain lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan Pancasila .
“Harus dibekali satu wawasan nusantara dan kedua tentang Pancasila karena itu penting sekali. Mereka ini kan ke luar negeri. Itu kan akan bertemu dengan situs slot gacor berbagai macam jenis manusia dengan berbagai macam latar belakang dan ideologi. Supaya tidak nanti merasa bahwa ideologi lain tuh lebih cocok untuk Indonesia,” kata Mekeng kepada wartawan, Rabu (6/5/2026) .
Mekeng menyebutkan, akhir-akhir ini muncul fenomena warga negara Indonesia (WNI) yang pendidikannya dibiayai negara tetapi justru lebih memilih menjadi warga negara lain. Ia menyayangkan sikap sebagian mahasiswa yang membanding-bandingkan kerumitan birokrasi di Indonesia dengan keteraturan di negara maju, lalu memilih untuk “kabur” .
“Negara membiayai mereka agar mereka datang kembali ke sini memperbaiki negara ini, bukan hanya memikirkan diri sendiri,” tegasnya .
Dana LPDP Berasal dari Pajak dan Pengelolaan Dana Abadi
Mekeng menegaskan bahwa beasiswa LPDP menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat. Ia menyebut bahwa para awardee harus sadar bahwa pendidikan mereka dibiayai oleh keringat dan kontribusi masyarakat Indonesia melalui pajak .
Menurut penjelasan LPDP, dana yang digunakan untuk beasiswa tersebut merupakan hasil pengelolaan investasi Dana Abadi Pendidikan yang dialokasikan dari APBN. Sumber utamanya memang berasal dari penerimaan pajak masyarakat .
“Jadi uang negara dipakai untuk masyarakat Indonesia,” demikian pernyataan LPDP .
Kewajiban Pulang dan Kontribusi
Mekeng berharap para awardee LPDP tidak hanya memikirkan diri sendiri setelah lulus. Ia menekankan bahwa pemerintah membiayai mereka agar kembali ke Indonesia dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa .
Hal ini sejalan dengan aturan yang berlaku. Direktur Utama LPDP Sudarto sebelumnya sbobet mengingatkan bahwa para penerima beasiswa wajib kembali ke Indonesia dan berkontribusi sesuai ketentuan masa pengabdian .
Masa pengabdian bagi awardee menggunakan mekanisme 2N+1, yang berarti mereka harus mengabdi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Aturan ini mulai disederhanakan menjadi mekanisme 2N pada tahun 2026 .
Pembekalan oleh TNI Dinilai Positif
Mekeng menilai rencana pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP sebagai langkah positif. Ia berharap TNI dapat menanamkan wawasan kebangsaan yang kuat kepada para calon awardee sebelum mereka berangkat studi ke luar negeri .
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga mendukung penuh wacana ini. Menurutnya, pemberian pembekalan semangat nasionalisme oleh lembaga mana pun tidak masalah, baik dari BPIP maupun TNI .
“Yang pasti alumni LPDP ini harus tahu, ini kan mereka diberangkatkan ke sana dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat, maka harus ingat kembali ke Indonesia untuk membangun bangsa,” tegas Cucun .
Polemik dan Tantangan
Wacana ini muncul setelah terjadi polemik terkait alumni LPDP yang memilih berpindah kewarganegaraan atau enggan kembali ke Indonesia. Data per Januari 2026 menunjukkan terdapat 8 orang yang terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia, dan 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan .
Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, sebelumnya juga menyoroti bahwa beasiswa LPDP harus dapat diakses semua kalangan. Ia mengingatkan agar jangan sampai program ini hanya dinikmati oleh kelompok orang kaya saja .
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujar Sarmuji .
Kesimpulan: Fraksi Golkar di DPR menekankan pentingnya pembekalan nasionalisme bagi penerima beasiswa LPDP yang dibiayai uang pajak rakyat. Mereka mendukung rencana pelibatan TNI dalam pembekalan tersebut untuk mencegah para awardee terpapar ideologi asing dan lupa berkontribusi membangun Indonesia.